Pro dan Kontra Implementasi Kebijakan Angkutan Online di Kota Malang

Dwi Lestari, 201369080003 (2018) Pro dan Kontra Implementasi Kebijakan Angkutan Online di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Yudharta.

	Text (BAB 1.pdf) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (BAB 2.pdf) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text (BAB 3.pdf) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) | Request a copy
	Text (BAB 4.pdf) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text (BAB 5.pdf) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka.pdf) Daftar Pustaka.pdf Download (99kB)

Abstract

Permenhub No. 108 Tahun 2017 adalah kebijakan yang baru keluar sebagai payung hukum angkutan online. Dalam pelaksanaannya, belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya beberapa penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pro dan kontra implementasi kebijakan angkutan online di Kota Malang, 2) mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung dalam implementasi kebijakan angkutan online di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (2013). Hasil penelitian menunjukkan, 1) Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 terkait angkutan online dalam implementasinya masih belum efektif. Pro dan Kontra Implementasi kebijakan angkutan online dalam hal ini PM 108 Tahun 2017 diantaranya masih banyak angkutan online yang beroperasi namun masih belum memenuhi aturan PM 108 Tahun 2017 seperti uji KIR, pembatasan kuota dan beridentitas layaknya angkutan umum kebanyakannya serta tumpang tindih aturan dengan UU ITE, (2) Faktor pendukung implementasi kebijakan angkutan online dalam hal ini Permenhub 108 Tahun 2017 datang dari driver angkutan online yang menginginkan agar driver angkutan online menjadi legal. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah perusahaan angkutan berbasis aplikasi (online) mengeluarkan peraturan inte yang di khususkan kepada para drive ya yaitu mewajibkan mereka mendaftar dan menjadi anggota koperasi sebagai wujud badan hukum yang diatur dalam PM 108 Tahun 2017, (3) Faktor penghambat implementasi kebijakan angkutan online dalam hal ini Permenhub 108 Tahun 2017 adalah ketegasan pemerintah yang masih belum mampu menindak para pelanggar serta tumpang tindih aturan PM 108 Tahun 2017 dengan UU ITE dari kominfo. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Angkutan Online

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	388 LES P
Contributors:	Contribution Contributors Email Thesis advisor Dr. Moh. Muzakki., M.Si, ã…¤ UNSPECIFIED
Subjects:	Ilmu Sosial > Perdagangan, Komunikasi dan Transportasi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial & Politik > Administrasi Publik
Date Deposited:	15 Oct 2018 08:29
Last Modified:	02 Mar 2022 06:22
URI:	https://repository.yudharta.ac.id/id/eprint/159

Actions (login required)

View Item