Andhi Prasetyo, 201669080024 (2020) PRINCIPAL AGENT DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT ISPM NO. 15 oleh BADAN KARANTINA PERTANIAN INDONESIA (Studi Kasus di PT. Murni Jaya Sentosa Kabupaten Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Yudharta.
![[img]](https://repository.yudharta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I.pdf)
201669080024_BAB I.pdf Download (139kB) |
|
Text (BAB II.pdf)
201669080024_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III.pdf)
201669080024_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV.pdf)
201669080024_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (743kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V.pdf)
201669080024_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) | Request a copy |
|
Text (COVER DEPAN.pdf)
201669080024_COVER DEPAN.pdf Download (746kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA.pdf)
201669080024_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (84kB) |
|
Text (LAMPIRAN.pdf)
201669080024_LAMPIRAN.pdf Download (475kB) |
Abstract
Principal Agent Dalam Penerbitan Sertifikat ISPM No. 15 Oleh Badan Karantina Pertanian Indonesia (Studi Kasus Di PT.Murni JayaSentosa Kabupaten Sidoarjo) Seiring dengan berkembangnya zaman yang berpengaruh dalam dunia administrasi publik yang mana baik dalam ruang lingkup pemerintahan selaku Principal ataupun swasta (Agent) maka dalam hal ini kami mengambil pilar dalam dunia administrasi di sebuah perusahaan swasta yang diadopsi dari ilmu administrasi publik. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan pemahaman mengenai sertifikasi kemasan kayu sesuai standar ISPM No. 15 (INTERNATIONAL Standard for Phytosanitary Measures) sehingga dapat diketahui proses perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu yang dilakukan PT. Murni Jaya Sentosa sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan organisasi inte asional terkait. Kebijakan Pemerintah di artikan berhasil apabila antara kebijakan dan kenyataan sama, yakni sama-sama dilaksanakan, apabila Formulasi Kebijakan tidak dilaksanakan maka kebijakan bisa dikatakan gagal atau kebijkan yang tidak be asib baik. Dalam kebijakan yang ada pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat seharusnya sama-sama melaksanakan, maka ini dikatakan berhasil. Ketika adanya kebijakan maka ada pelaku kebijakan atau yang biasa disebut aktor kebijakan, dan aktor kebijakan berfungsi sebagai pelaksana undang-undang. Di era globalisasi atau terkait dalam ruang lingkup industrialisasi yang mode maka tidak dapat dipungkiri bahwasannya terdapat kebijakan mengenai sanitaryatau perdagangan inte asional di dalamnya yang memiliki aturan kebijakan serta keterkaitan principal dan agent mengenai perlakuan Sertifikasi ISPM No. 15 (INTERNATIONAL Standard For Phytosanitary Measures No. 15) yang mana sejak tahun 2005 dalam penerbitan sertifikat ini telah diberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada perusahaan swasta untuk menerbitkan sertifikat ISPM No. 15 dengan di bawah Badan Usaha Milik Negara yaitu Badan Karantina Pertanian Indonesia. Di Jawa Timur terdapat beberapa perusahaan swasta yang terdaftar secara resmi olehBadan KarantinaPertanianIndonesia mengenai Sertifikasi ISPM No. 15 salah satunya yaitu perusahaanPT.Murni Jaya Sentosa dengan layananwilayah seluruh Jawa Timur. Dalam hal ini telah di atur di dalam UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification Number: | 333.3 PRA P | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Subjects: | Ilmu Sosial > Ilmu Ekonomi | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial & Politik > Administrasi Publik | ||||||
| Date Deposited: | 23 Sep 2020 12:52 | ||||||
| Last Modified: | 02 Mar 2022 06:31 | ||||||
| URI: | https://repository.yudharta.ac.id/id/eprint/530 |
Actions (login required)
 |
View Item |